Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 adalah strategi nasional untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tujuannya:

1. Memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
2. Menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
3. Mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, cold storage, dan logistik desa

Poin Penting yang Wajib Diketahui :

A. Tugas Kementerian & Pemerintah Daerah

• Menteri Koperasi:
  • Menyusun bisnis model koperasi dan modul pendirian.
  • Melatih SDM koperasi berbasis digital, Contoh: Pelatihan aplikasi administrasi koperasi untuk memudahkan transaksi.
• Menteri Desa:
  • Memfasilitasi pengadaan lahan untuk koperasi.
  • Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan koperasi.
• Menteri Keuangan:
  • Mengalokasikan dana APBN 2025 sebagai modal awal koperasi.
  • Memberi insentif ke desa yang aktif membentuk koperasi.
• Gubernur & Bupati:
  • Memprioritaskan anggaran APBD untuk akta notaris koperasi dan pendampingan.

B. Jenis Layanan Koperasi Merah Putih

Koperasi ini wajib menyediakan layanan sesuai kebutuhan desa, seperti:

• Kantor Koperasi: Pusat administrasi dan koordinasi.
• Apotek & Klinik Desa: Layanan kesehatan terjangkau.
• Cold Storage: Penyimpanan hasil pertanian.
• Toko Saprotan : Penyiapan segala kebutuhan pertanian
• Simpan Pinjam: Akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk UMKM desa.
• Logistik Desa: Distribusi sembako dan kebutuhan pokok dengan harga stabil.

C. Pendanaan & Dukungan Finansial

• Sumber dana: APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himbara (melalui KUR).
• Bank Himbara akan memberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk modal kerja koperasi.
• Desa aktif mendapat insentif tambahan dari APBDes.

D. Tips untuk Kepala Desa:

• Ajukan proposal pendirian koperasi ke Pemkab/Pemprov untuk dapat akses dana hibah.
• Manfaatkan pelatihan digital gratis dari Kemenkominfo untuk mengelola administrasi koperasi.

E. Langkah-langkah Pemerintah Desa

1. Musyawarah Desa: Libatkan BPD dan warga untuk tentukan jenis layanan koperasi.
2. Koordinasi dengan Camat/ Panewu: Minta pendampingan teknis dari Dinas Koperasi Kabupaten.
3. Sosialisasi ke Warga: Jelaskan manfaat koperasi, misal:
   - Harga sembako lebih murah daripada warung biasa.
   - Bunga pinjaman lebih rendah daripada rentenir.
4. Daftarkan Koperasi: Urus akta notaris dan pengesahan ke Kemenkumham.
   
   Mengapa Inpres Ini Penting?

• Desa Mandiri: Koperasi menjadi motor penggerak ekonomi yang mengelola sumber daya lokal.
• Tekan Ketergantungan: Kurangi ketergantungan pada tengkulak atau rentenir.
• Dukung Program Nasional: Kontribusi desa dalam swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.

Aksi Nyata yang Bisa Dilakukan Hari Ini

• Kepala Desa/ Lurah: Segera bentuk tim percepatan koperasi dengan melibatkan karang taruna dan PKK.
• Perangkat Desa: Ikuti pelatihan manajemen koperasi dari Kemenkop atau Dinas Koperasi setempat.
• Warga: Daftar jadi anggota koperasi untuk dapat akses layanan kesehatan, pinjaman, dan sembako murah.

Penutup:
Dengan Inpres 9/2025, desa punya kesempatan emas membangun koperasi yang pro-rakyat dan berkelanjutan. Manfaatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk wujudkan desa mandiri!/ bps